Ketua Panitia Pengawas

Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilgub Sulbar Kabupaten Majene melantik 24 orang sebagai panitia pengawas kecamatan (panwascam). Pelantikan itu digelar di Ruang Pola Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, kemarin.

“Mereka akan ditugaskan di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Majene,” kata Ketua Panwas Pilgub Sulbar Kabupaten Majene M Irjan seusai acara pelantikan, kemarin. Pelantikan anggota panwascam di Kabupaten Majene ini dilakukan setelah Ketua Panwas Pilgub Sulbar Kabupaten Polman dan Mamasa, melantik anggota panwascam di daerahnya masing-masing.

Pelantikan ini terlambat dilakukan. Justru beberapa tahapan pilgub sudah berlangsung, di antaranya penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar. Menurut M Irjan,keterlambatan pelantikan ini disebabkan anggaran yang terlambat dikucurkan. Selain itu, jumlah anggaran yang telah diterima jauh dari ekspektasi karena hanya Rp16 juta.

“Sementara itu, masih banyak agenda lain yang harus dikerjakan, seperti bimbingan teknis untuk panwascam dan panitia pengawas lapangan (PPL),”katanya. Dia merinci, penggunaan dana Rp16 juta itu digunakan untuk sewa kantor Rp2 juta dan untuk pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) serta panwascam dan PPL Rp9 juta.“Dananya sangat minim, bahkan mungkin tidak cukup,” paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panwaslu Pilgub Sulbar Lukman juga mengeluhkan minimnya dana yang diterima panwas. Bahkan, di antara seluruh provinsi di Indonesia,hanya Sulbar yang anggarannya minim.“Seperti di Gorontalo, panwas mereka mendapat alokasi anggaran Rp15 miliar,”ungkapnya. Sejak dilantik 9 April 2011 hingga Juli, Panwas Pilgub Sulbar bekerja menggunakan dana pribadi.

“Baru memasuki bulan selanjutnya kami dapat anggaran. Itu pun baru Rp1 miliar, ”ungkapnya. Bupati Majene Kalma Katta yang ikut menghadiri pelantikan tersebut mengaku kaget dan heran terhadap minimnya anggaran Panwas Pilgub.Apalagi, pilgub merupakan pesta demokrasi terbesar di provinsi dan semestinya kekurangan anggaran pengawasan bisa diantisipasi.

Dengan kondisi Majene yang baru saja menghelat pilkada, tentu tak banyak yang bisa dilakukan. “Kami akan berupaya membantu sebisa mungkin. Namun, ini harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak terkait karena ditakutkan ada temuan dari BPK,”tuturnya.