Sedikitnya 660 petugas kepolisian akan mengamankan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten pada 22 Oktober mendatang.

Aparat yang diterjunkan itu terdiri dari 600 personel dari Polres Cilegon, dan 60 dari Polda Banten. "Petugas personel yang ada nanti disebar di 623 Tempat Pemungutan Suara (TPS)," Kapolres Cilegon AKBP Umar Surya Fana, Selasa.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Syaeful Bachri, menjelaskan, setiap tahapan pelaksanaan Pilgub Banten selalu dikawal aparat kepolisian Cilegon.

Pengamanan dan pengawalan oleh polisi itu dilakukan mulai dari proses kedatangan kertas suara hingga selesai.

"Kami juga di KPU Cilegon dilakukan pengamanan internal, menjaga surat suara dan logistik lainnya yang belum didistribusikan ke kecamatan," ujarnya.

Achmad Rubaei

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Achmad Rubaei mengusulkan agar pimpinan DPR RI mengambilalih seluruh badan-badan yang ada di DPR RI seperti Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

"Saya menyarankan Pimpinan DPR RI mengambil alih sementara terhadap badan-badan yang ada di DPR RI," kata Rubaei.

Tujuan dari pengambilalihan itu tak lain adalah semata-mata mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, khususnya terhadap Badan Anggaran yang mengalami krisis kredibilitas.

"Banggar, misalnya, saat ini mengalami krisis kredibilitas dengan pemanggilan empat pimpinan Banggar oleh KPK. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan tidak tertundanya kepentingan masyarakat," tambahnya.

Selain itu, pengambilalihan yang sifatnya sementara itu adalah dalam rangka mengawal proses pembahasan RAPBN 2012 sebesar Rp1300 triliun.

"Sehingga anggaran yang dibahas tepat sasaran, tidak merugikan masyarakat. Tujuannya agar produk pembahasan anggaran legitimate. Pimpinan DPR RI bisa melakukan verifikasi pembahasan anggaran sampai sejauh mana angggaran itu agar bisa memihak ke rakyat," katanya.

Yang tak kalah pentingnya, tambah Rubaei, pimpinan DPR RI akan mengetahui bagaimana "permainan" yang terjadi di Banggar.

"Sehingga pimpinan DPR RI bisa menjelaskan duduk persoalan bila terjadi masalah dikemudian hari terkait anggaran," ujarnya.

Bila memang efektif pengambilalihan itu, tidak tertutup kemungkinan pimpinan badan-badan itu dikomandoi langsung oleh piimpinan DPR RI.

"Kita akan lihat efektifitasnya selama diambilalih oleh pimpinan DPR RI. Kalau efektif, tidak tertutup kemungkinan pimpinan badan-badan itu dikomandoi langsung oleh pimpinan DPR RI. Tentunya mengubah UU MD3 dan tatib DPR RI," ujarnya.